Peta

:: dipicu oleh berita ini dan postingan ini

Pada mulanya adalah hasrat. Lalu gulungan kertas di hamparkan, titik-titik di tebarkan, warna-warni ditaburkan, batas-batas dipastikan dan peta pun dilahirkan. Lalu, seperti yang sering kita baca dari sejarah, penaklukkan dikukuhkan.

Itulah sebabnya Cornelis dan Frederik de Houtman rela menanggung resiko dipenjara demi memeroleh selembar peta, sementara anak-anak sekolah di Indonesia memerlakukan peta sebagai bahan ajar yang mesti dihapalkan demi memeroleh ponten bagus dalam pelajaran ilmu bumi.

Dari bab 13 buku Miles Harvey, “The Island of Lost Map”, saya menemukan cerita bagaimana si kembar Houtman, di kota Lisbon, susah payah mendapatkan selembar peta navigasi yang dipergunakan para pelaut Portugis untuk berlayar ke Hindia. Keduanya tertangkap dan dipenjara dengan dakwaan menyelundupkan peta ke Belanda.

Setelah keluar dari penjara, Houtman bersaudara mereproduksi lembaran peta yang telah berhasil mereka selundupkan. Dari sanalah mereka lantas menggelar pelayaran mandiri ke Hindia [setelah sebelumnya tergabung dalam pelayaran Portugis] dengan mengikuti jalur yang pernah dilalui Alfonso d’Albuquerque dan tiba di Nusantara pada 1596.

Belanda, dengan demikian, baru saja memulai langkah kecil untuk membangun koloni raksasa jauh di Timur.

Kita tahu kemudian Belanda harus saling sikut lebih dulu dengan Portugis dan Spanyol untuk memeroleh kekuasaannya di bandar-bandar yang riuh di Nusantara. Tapi jauh sebelum saling sikut dengan meledakkan mesiu dan mengokang senapan itu dimulai, saling sikut sudah lebih dulu digelar untuk memerebutkan dan menciptakan peta.

Portugis, yang telah lebih dulu tiba di Hindia, dengan sekuatnya menutup informasi yang memungkinkan ekspedisi-ekspedisi asing bisa tiba di Hindia, Surga Rempah Dunia. Itu artinya: peta-peta navigasi pelayaran ke tanah Hindia harus dijaga dengan tangan besi. Pemenjaraan Houtman bersaudara menjadi buktinya.

Tapi itu adalah cerita awal penaklukkan yang sifatnya fisikal. Setelah penaklukkan fisik berhasil dikokohkan, penaklukkan model baru dengan menggunakan peta pun dimulai. Jika penaklukkan pertama membutuhkan peta-peta yang akurat lagi presisi, penaklukkan yang kedua ini membutuhkan peta-peta yang dengan sadar dan sengaja dibuat meleset.

Dalam mata pelajaran ilmu bumi di Hindia Belanda, luas wilayah Belanda dengan sengaja dibengkakkan sedemikian rupa. Dengan deviasi peta yang tak tanggung-tanggung itu, Belanda –sebuah negeri seupil di depan Inggris—tampak menjadi sosok yang perkasa. Harapannya: penguasaan Belanda di Nusantara akan diterima sebagai sesuatu yang wajar karena Belanda memang negeri yang besar nan luas.

“Penaklukkan pengetahun” model itu tak berhenti di situ, kali ini melibatkan “kesepahaman diam-diam” di antara negara-negara kolonialis: “Barat” diteguhkan sedemikian rupa sebagai pusat dunia, paku bumi, episentrum –dan “Timur” dihadirkan sebagai titik-titik koordinat yang semuanya diukur dari paku bumi, dari “Barat”.

Dari sinilah kita mengenal istilah “Timur Jauh” dan ‘Timur Dekar” seraya pada saat yang sama kita tak pernah mendengar “Barat Jauh” dan “Barat Dekat”. Jauh dari mana? Dekat dari mana? Tentu saja ukuran “jauh” dan “dekat” itu diukur dari Barat.

Marshal G Hodgson menyebutnya sebagai “imaginative geography”: geografi imajinatif, geografi pembayangan –yang kelak dikemudian hari kita cukup absah untuk menyebutnya sebagai “fiction geography”, geografi (yang) fiktif.

Sampai di sini saya ingin mengutip pasase milik sejarawan Thailand, Thongchai Winichakul, yang menulis buku Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation: “...Sebuah peta adalah model bagi, dan bukan model dari, apa yang konon ia wakili.”

Apa maksudnya? Begini:

Peta, dalam “hitung-hitungan normal dengan menggunakan akal sehat”, seringkali dan semestinya merupakan representasi yang akurat dari bumi atau wilayah yang hendak dipetakan. Jika “Kampung A” luasnya 100 hektar dengan dua buah sungai yang melintas di tengahnya, peta seharusnya menggambarkan itu dengan se-presisi mungkin. Inilah yang dimaksud Thongcai ihwal “peta sebagai model dari apa yang diwakili”.

Sayangnya, seperti yang sebagian sudah saya paparkan di awal [sebagiannya lagi akan saya uraikan di paragraf-paragraf selanjutnya], peta lebih mirip sebagai “model bagi apa yang hendak direalisasikan”.

Coba simak pernyataan Duta Besar Amerika Serikat, Cameron Rees Home, dalam acara peluncuran National Geographic edisi khusus Indonesia. Ia membandingkan peta Indonesia yang ada di kantornya dengan peta administratif Indonesia yang dilansir National Geographic. Di kantor saya, katanya, “Ada peta Indonesia, tertulis Samudera Indonesia, tetapi mengapa di peta ini Samudera Hindia?"

Di situ imajinasi bermain. Indonesia membayangkan bahwa samudera disebut-sebut terluas ketiga di dunia sebagai “miliknya”, sebagai halaman depan “miliknya”, tanpa pernah peduli bahwa dunia lebih mengenalnya sebagai Samudera Hindia. Ini bukan soal salah-benar. Ini adalah soal proyeksi atau –dalam kata-kata Thongchai—“model bagi apa yang diwakili” bukan “model dari apa yang diwakili”.

Pada saat perkampungan Belanda di Papua ditinggalkan para Londo pada 1836 dan kekuasaan Belanda sama sekali belum efektif dan masih jauh dari berkuasa di tanah Papua, toh Belanda sudah melansir peta yang menggambarkan Papua bagian barat menyatu dengan wilayah-wilayah lainnya di sebelah barat.

Padahal, seperti pernah diuraikan oleh Robert Ousbourne, amat sedikit Londo-londo yang sudah pernah melihat Papua. Yang sedikit itu kebanyakan para pegawai Belanda yang ditempatkan di Digul, kawasan angker penuh nyamuk, buaya dan kanibalis DI Merauke yang menjadi pekuburan ratusan syuhada nasionalis yang ditawan karena –terutama—peristiwa perlawanan PKI pada 1926/1927. Belanda sendiri baru memetakan Papua bagian barat dan mencoba membuat sensus penduduk setelah tahun 50-an.

Indonesia mengambilalih imajinasi itu ke dalam kesadarannya. Keberadaan peta yang memasukkan Papua bagian Barat ke dalam wilayah Hindia Belanda [plus beberapa syair Negarakrtagama yang menyebut-nyebut Papua, seperti yang coba diyakinkan Yamin dalam sidang BPUPKI] menjadi alasan bagi Soekarno untuk merebut Papua bagian barat dari tangan Belanda yang masih bercokol di sana.

Soekarno banyak sekali berpidato dengan menggebu-gebu mengenai Papua selama kampanye merebut Papua bagian barat, pada saat ia sendiri sekali pun belum pernah melihat dan menginjakkan kaki di Papua. Sama seperti Yamin --yang dengan argumen arkaik bersemangat memasukkan Papua ke dalam wilayah Indonesia dalam sidang BPUPKI-- sebenarnya belum pernah melihat dan menginjakkan kaki di Papua.

Keberadaan Digul di Merauke, tulis Ben Anderson, juga menjadi salah satu folklore paling menggetarkan mengenai historiografi perjuangan kemerdekaan dan menjadikannya situs yang wingit bagi cerita perjuangan nasional memersatukan wilayah dari Sabang sampai –ke mana lagi jika bukan?—Merauke.

Di situ peta hadir sebagai manifesto sebuah hasrat.