Saya Memang Individualis

“Suatu perasaan yang luas dan dalam, tidak pernah eksklusif.
…Sebab itu kukira kebahagian-pribadi yang setinggi-tingginya yang bisa kita raih, mestilah berbarengan dengan kebahagiaan umat manusia.” (Soetan Sjahrir)

Sjahrir mengatakan itu dalam surat yang ditulisnya pada 22 Juli 1934. Agak mengharukan, barangkali, karena pasase yang sarat visi humanistik itu ditulis sewaktu ia berada dalam pengasingan yang rudin di Tanah Merah, Boven Digoel, Papua.

Lima tahun kemudian, Erich Fromm yang sama sekali tak pernah disebut dan dikenal Sjahrir, melansir paper “Selfishness and Self Love” dalam jurnal Psychiatri yang terbit di Washington.

Sikap mencintai diri, tulis Fromm dalam salah satu baris papernya, “Hanya ditemukan dalam diri orang-0rang yang sanggup mencintai orang lain.”

Paper itu sebenarnya menguraikan distingsi antara “cinta diri” dan “cinta orang lain” (cinta umat manusia, dalam kata-kata Sjahrir), termasuk meletakkan distingsi itu dalam pelbagai konteks, dari masyarakat yang demokratis hingga yang totalitarian ala Jerman pada masa Hitler.

Fromm memberi peringatan bahwa doktrin “cinta orang lain” bisa jadi –dan seringkali-- mereduksi kekuatan dan otonomi individu. Semangat komunitarian ini bisa menjadi sado-masokis jika dikelola rezim totalitarian, ambil misal NAZI di Jerman. Atas nama bangsa atau ras, warga negara diminta menganulir kemerdekaan individualnya.

****
Enam tahun setelah paper Fromm terbit, Mohammad Hatta bersikeras mencantumkan secara eksplisit klausul mengenai hak-hak dasar warga negara ke dalam konstitusi yang sedang dibahas Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Klausul itu, ungkap Hatta, amat penting untuk memastikan negara tidak semena-mena memerlakukan warganya.

Hatta berhadapan dengan mayoritas yang tahu betul pengalaman dijajah Eropa, peradaban yang secara pukul rata dianggap menjunjung tinggi individualisme. Dengan plastis, Soekarno menarik garis lurus antara hak warga negara, kemerdekaan individu, individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Kemerdekaan individu, kata Soekarno ketika itu, “…menjadi sumber malapetaka-malapetaka di dunia ini.”

Dengan reputasi sebagai mahaguru hukum adat, Soepomo menjlentrehkan hipotesis yang mendukung Soekarno. Soepomo melihat susunan masyarakat Hindia-Belanda sebagai sekumpulan masyarakat, bukan individu. Soepomo lebih melihat hubungan negara dengan masyarakat, bukan dengan individu seperti dibayangkan John Locke.

Dalam bagian kedua magnum opusnya, Two Treatise of Civil Government, Locke menyebut tiap individu “dari kodratnya bebas, sama sederajat dan mandiri. Tidak ada orang yang dapat dilepaskan dari keadaan ini dan ditundukkan kepada kekuasaan politis orang lain tanpa kesepakatannya sendiri.”

Usul Hatta akhirnya dimasukkan dalam Pasal 28 UUD 1945. Tapi, pasal itu bukan hanya ada di ujung terjauh dari rumusan Locke, melainkan juga terlalu minimal dan mudah ditafsir-ulang sesuai kebutuhan penguasa; kondisi yang kelak terbukti pada tujuh tahun terakhir kekuasaan Soekarno maupun 32 tahun kekuasaan Soeharto.

****

Soekarno merayakan dimulainya otoritarianisme Demokrasi Terpimpin dengan pidato Redicovery of Our Revolution pada 17 Agustus 1959. “Buatlah Undang-undang Dasar jang tjotjok dengan Djiwa Revolusi,” tegas Soekarno.

Soekarno memancangkan tekad mengerahkan semua instrumen, termasuk manusia Indonesia, sebagai “mesin revolusi” yang akan memerangi kekuatan neo-kolonialisme. Manusia Indonesia mesti menjadi bagian alunan (pinjam parafrase Soekarno) “simfoni revolusi yang menjebol dan membangun”.

Itulah sebabnya pada awal Juni 1965, selama 10 hari digelar pendidikan massal Kader Kilat Nasakom yang wajib diikuti anggota partai, organisasi massa, pegawai negeri, anggota ABRI, mahasiswa, hingga karyawan swasta. Dalam arus besar revolusi itu, tidak ada individu karena yang ada hanya kerumunan massa (crowded).

Orde Baru mengulang kembali perlakuan Soekarno terhadap individu. Pada Orde Baru penolakan atas “individualisme liberal” menemukan bentuknya yang ekstrem karena pada saat yang sama Orde Baru juga menolak pentingnya otonomi individu.

Dalam tulisan The Acceleration and Modernization of 25 Years Development yang dilansir pada 1972, Ali Moertopo (salah satu tokoh kunci Orde Baru) menulis: “Rakyat di desa-desa dialihkan perhatiannya dari masalah-masalah politik… dan diarahkan kepada usaha… pembangunan masyarakat desanya masing-masing.”

Tulisan yang menjelaskan konsep Massa Mengambang Orde Baru itu bukan hanya menguarkan depolitisasi manusia Indonesia, tapi menggemakan kembali semangat komunalisme. Moertopo secara eksplisit hanya menyebutkan “massa” dan meluruhkan begitu saja individu ke dalam kerumunan massa pedesaan. Massa di situ pun dipangkas tak lebih sebagai “aset pembangunan ekonomi”.

Di sinilah ironi terbesar komunalisme Orde Baru: ekonomi sama sekali tidak “gotong-royong”, tapi dikuasai individu yang berhasil membangun korporasi-korporasi besar yang melahirkan kartel-oligarkis yang sukar ditembus.

****

Sejarah Indonesia memang dibayang-bayangi prasangka yang laten terhadap individualisme. Prasangka itu akhirnya berimbas pada sempitnya ruang otonomi bagi individu.

Padahal antara “individu” dan “individualisme” terbentang jarak pengertian yang lebar. Individu merujuk seorang manusia, sementara individualisme merupakan paham politik. Seorang individu yang kuat sangat bisa jadi menolak individualisme sebagai pendirian politiknya.

Kebebasan perorangan memang ditekankan dalam individualisme, tetapi yang menentukan adanya individu adalah otonominya. Orang yang tak memiliki otonomi tak dapat berbuat banyak, baik dalam pikiran atau perbuatan, kendati dia diberi kebebasan yang tanpa batas sekali pun. Sebaliknya, orang yang memiliki otonomi yang kuat tetap mampu berbuat seperti yang ia inginkan kendati dipenjara atau pun dibuang ke Boven Digul dan Buru sekali pun.

Kesadaran akan arti penting memberi ruang yang lapang bagi individu bukannya tak pernah ada. St. Takdir Alisjahbana dan para pendukungnya dalam Polemik Kebudayaan adalah contoh. Tetapi St. Takdir yang terlalu bersemangat itu membuatnya diserang, bahkan oleh orang-orang yang memberi tempat lapang bagi proses individuasi, seperti Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa-nya. (lihat Polemik Kebudayaan yang disunting Achdiat K. Mihardja, 1948).

Soetan Sjahrir, seperti yang terbaca dari kutipan di awal tulisan, adalah orang yang dikenal jernih menyatakan optimismenya pada kemunculan individu yang kesadarannya dibangun oleh proses pendidikan yang menempa otonomi individu. Bersama Hatta, Sjahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), satu-satunya partai pada masa pergerakan yang mengedepankan pendidikan kader, ketimbang rapat-rapat akbar (vergadering) ala Soekarno. Tapi, Sjahrir ini pula yang paling tahu rasanya dicap ke-Barat-Barat-an.

Pendidikan yang menempa otonomi individu, seperti yang dibayangkan Sjahrir, inilah yang melahirkan –dengan menyebut John Dewey-- sebagai “moralitas reflektif” yang didasarkan pada pemikiran sendiri yang dibangun secara sadar. Ia bersifat eksperimental dan sengaja, karena tiap orang merumuskan kembali aturan dan tuntutan yang sifatnya komunal, yang oleh Dewey disebut “maksima eksterna”.

Dari situlah akan lahir pribadi-pribadi kuat yang dicirikan –dengan mengutip pasasenya Nietzsche—“keramahan yang nyata, kehormatan, kebesaran jiwa, yang tidak memberi kemudian meminta, yang tidak ingin dihargai (hanya) karena ramah” dan –tentu saja—mampu memandang secara kritis ikatan-ikatan sosial, baik yang sifatnya primordial (SARA) maupun dari ideologi yang didesakkan secara eksesif serta tak mau berlelah-lelah mengikuti opini dan kehendak orang lain.

Prek!

* Anyer, 20 Januari 2008 (Ditulis saat sendirian di tengah malam dan keyboard di laptop diperciki darah dari batuk yang keluar tiba-tiba. Sedikit banyak, saya menulisnya dengan darah.)