Menyimak kembali tonggak-tonggak perjalanan Ali Sastroamidjojo sebagai politisi, kita seperti menyaksikan serentetan kisah kebangkitan dan kejatuhan yang datang susul-menyusul.
Sebagai politisi, ia punya portofolio yang mengesankan. Dialah ketua umum terlama Partai Nasional Indonesia, partai terbesar di 25 tahun pertama Indonesia yang juga menjadi pemenang Pemilu 1955.
Posisi yang tak kalah signifikan juga ia lakoni semasa sistem politik Indonesia berbentuk demokrasi liberal. Pada masa yang dipenuhi pertarungan ideologis yang sengit itu, masa di mana kabinet jatuh-bangun dalam waktu yang seringkali begitu pendek, Ali pernah dua kali memimpin kabinet Indonesia. Kepemimpinannya yang pertama (dikenal dengan nama Kabinet Ali I) bahkan dicatat sebagai kabinet yang paling lama memerintah, yaitu lebih dari dua tahun, dari 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955.
Kabinet yang sebetulnya kokoh itu akhirnya jatuh juga, setelah NU, pendukung utama kabinet Ali I, mendesak agar kabinet dibubarkan akibat resistensi yang begitu tinggi dari banyak kalangam, terutama dari TNI AD, atas kebijakan mengangkat Kol. Bambang Utoyo sebagai KSAD.
Seusai Pemilu 1955 yang dimenangkan oleh PNI, Ali kembali dipercaya memimpin kabinet (masyhur dengan sebutan Kabinet Ali II). Kabinet ini didukung oleh tiga urutan teratas pemenang pemilu (PNI, Masyumi dan NU), dan secual dukungan PKI (nomer 4) yang memang tak dikehendaki oleh Masyumi dan NU. Kabinet yang berkuasa selama setahun ini (24 Maret 1956-14 Maret 1957) ini mencatat sebuah prestasi yaitu membentuk sebuah badan perancang pembangunan jangka panjang yang disebut Biro Perancang Negara (sekarang Bapenas).
Namun, lagi-lagi salah satunya karena persoalan di tubuh militer, yaitu munculnya sikap-sikap membangkang pemimpin militer daerah (munculnya Dewan Banteng dan Dewan Gajah), Ali akhirnya mengembalikan mandatnya. Kejatuhan ini juga menjadi akhir dari kekuasaan partai politik di Indonesia, karena sejak itulah, golongan fungsional (di masa Orde Baru: Golkar) makin menguasai peta politik Indonesia.
Yang hingga kini masih menjadi tarik menarik adalah soal posisi dan sikap Ali terhadap PKI semasa Demokrasi Terpimpin. Ali sering disebut membangun relasi yang intens dengan CC PKI. Banyak yang percaya, Ali sering termakan oleh Surachman, salah satu petinggi PNI Pusat, yang memang dekat dengan PKI. Banyak yang mengingatkan Ali, tapi tampaknya Ali telanjur percaya benar dengan Surachman.
Kebetulan bandul politik Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin berayun makin ke kiri. Marhaenisme, ideologi resmi PNI, kemudian ditafsirkan sebagai marxisme yang diterapkan di Indonesia. Klop sudah.
Maka ketika terjadi pageblug 1965, PNI yang di pusat memang dekat PKI dan sekaligus penyokong ideologis Soekarno, mau tak mau terkena imbasnya. Pun juga Ali. Namanya, juga PNI, makin merosot saja seiring dengan munculnya nama-nama baru di pusat lingkaran politik di Jakarta, terutama dengan moncernya Soeharto.
Kembali kita menyaksikan ironi kehidupan orang-orang besar yang dilahirkan negeri ini. Seperti juga Tan Malaka, Sjahrir hingga Amir Sjarifuddin, satu per satu dikerek ke ketinggian dunia politik Indonesia, tetapi satu demi satu pula jatuh berdebam dengan cara yang acap tragis.
Tampaknya mereka tak menyesal. Semua-mua paham resiko bercengkerama dengan dunia politik. Mereka pernah berniat memberi warna putih, sesuatu yang suci dan tulus, bagi panggung politik yang kerap dianggap bau. Tapi sering pula, seperti yang kita saksikan dalam riwayat politik Ali, mereka yang akhirnya terperciki bau tak enak dari dunia politik yang memang membutuhkan sejenis daya tahan yang mumpuni.
Jumat, Agustus 25, 2006
Yang Terhempas dan yang Jatuh
Di Ujung Garis Asia-Afrika
(Ali Sastroamidjojo sedang menunggu kedatangan delegasi dari berbagai NegaraPertanyaan itu menjadi retoris karena Ali sesungguhnya sudah menyiapkan jawaban jauh-jauh hari sebelumnya, selarik jawaban yang kelak terbukti menjadi batu tapal paling dini dari apa yang sekarang kita kenal sebagai Konferensi Asia Afrika yang melahirkan Dasa Sila Bandung yang termasyhur itu.
“Kita sekarang,” terang Ali seakan menjawab pertanyaan yang diajukannya sendiri, “Berada di persimpangan jalan sejarah umat manusia…. (Dan) Indonesia mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan lain yang lebih luas, antara negara-negara Afrika dan Asia. Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak terjadi hanya di negara-negara Asia yang terwakili di sini, tetapi juga sama pentingnya bagi negara-negara Afrika dan Asia lainnya.”
Dari momen itulah Ali sedang mulai menapakkan jejaknya di lembar-lembar gemilang sejarah diplomasi Indonesia. Betapa tidak, sendirian ia mencoba meyakinkan empat koleganya, U Nu (Burma), Nehru (India), John Kotelawala (Srilanka), dan Ali Bogra (Pakistan), ihwal arti penting sebuah pertemuan resmi antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam merumuskan sikap dan pendirian negeri-negeri bekas jajahan atas konstelasi politik mondial yang makin mengutub pada dua poros kekuatan (Amerika dan Sovyet).
U Nu dan Bogra meragu, kendati tak menampik. Pesimisme menguar dengan kuatnya dari Kotelawala dan terutama Nehru. Pemimpin kharismatik dari India itu menyebut gagasan memertemukan negara-negara bekas jajahan dari dua benua adalah gagasan yang terlampau muykil direalisasikan.
Tapi Ali tak surut. Gigih ia lobi empat kompatriotnya itu. Satu per satu luluh. Dan usulan Ali pun akhirnya masuk sebagai butir kesepakatan konferensi, kendati hanya butir nomer buncit; satu hal yang menunjukkan betapa usulan Ali masih dianggap tak terlampau serius.
Tapi Ali tak ingin gagal. Bersama Soenario yang menjadi Menteri Luar Negeri, Ali ngebut bekerja. Melobi satu demi satu negara-negara yang hendak diundang. Sebagian besar menyambut baik, kendati beberapa negara masih tak menjawab, satu dua bahkan menampik. Salah satunya adalah India. Nehru tampaknya masih belum teryakinkan.
Untuk hal-hal macam itu, Ali sendiri yang membereskan. Ia, misalnya terbang ke New Delhi, khusus untuk menemui Nehru pada 25 September 1954. Kali ini Nehru sukses dibujuknya. Keduanya bahkan mengeluarkan pernyataan ihwal arti pentingnya pertemuan negara-negara di Asia dan Afrika.
Tapi masalah belum sepenuhnya usai. Lima pemimpin itu sepakat bertemu sekali lagi di Jakarta pada 28 Desember 1954. Di situlah selisih pendapat lagi-lagi muncul. Dari mulai pembahasan agenda konferensi hingga negara mana saja yang akan diundang. Ali, lagi-lagi, menjadi juru runding yang sabar yang mampu “menjinakkan” ego nasional” masing-masing pemimpin.
Akhirnya, konferensi menyepakati mengundang 25 negara. Delegasi yang diundang setingkat perdana menteri. Juga menetapkan waktu KAA pada pekan terakhir April 1955. Lima negara sponsor membentuk sekretariat bersama. Roeslan Abdoelgani memegang ketua nasional. Sedang Sanusi Hardjaninata, Gubernur Jawa Barat, mengetuai panitia lokal.
Berkat kerja keras panitia, maka KAA bisa direalisasikanpada 18 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung. Presiden Soekarno membuka KAA dengan pidatonya yang berapi-api. Setelah pembukaan, pleno dibuka dipimpin Nehru. Dalam kesempatan itu PM Ali Sastroamidjojo terpilih menjadi ketua konferensi. Sidang diskors pada pukul 13.00, dan dibuka kembali 15.00.
Mengenang kembali momen-momen itu, tak terlampau berlebihan jika disebut Konferensi Asia-Afrika nyaris tak mungkin terlaksana tanpa kemampuan Ali bersiasat dan berdiplomasi. Apa yang dilakukan oleh Ali bisa dibilang sebagai salah satu milestone paling cemerlang dari sejarah diplomasi Indonesia yang lebih banyak kedodorannya ketimbang kuatnya. Prestasi Ali itu, mungkin hanya bisa disaingi oleh keberhasilan Agus Salim mendapatkan dukungan negara-negara Timur Tengah untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia di tahun-tahun genting revolusi Indonesia (1945-1949).
Tetapi nama Ali seperti raib dari narasi emas Konferensi Asia Afrika (KAA). Sedikit orang yang mengerti posisi dan peran strategis Ali dalam KAA. Pertemuan para kepala negara se-Asia dan Afrika setahun silam untuk memeringati 50 tahun KAA di Bandung juga tak sukses membangkitkan kembali nama Ali dari “liang lahat” masa lalu.
Ali akhirnya masuk barisan orang-orang besar yang dilupakan oleh bangsanya sendiri. Satu hal yang sepertinya bukan barang baru di negeri yang justru dilahirkan dan dibesarkan oleh para tetua bangsa yang kelak justru kita lupakan. Selengkapnya......
Laut dan Ironi Anak Pedalaman
Pramoedya boleh saja meninju-ninju orang-orang pedalaman yang tak mencintai laut dan tak sadar arti penting laut. Pram boleh jengkel pada penguasa-penguasa di pedalaman (Sultan Agung dan keturunannya) yang lebih memilih menghancurkan kota-kota pelabuhan dan membikin-bikin mitos Ratu Laut Kidul ketimbang membangun visi maritim yang kuat. Tapi Pram, mau tidak mau, mesti menelan ironi itu: justru dari dua anak pedalaman itulah visi maritim yang mumpuni diwariskan.
Dalam hal Djuanda, siapa yang tak kenal Deklarasi Djuanda? Anak-anak sekolahan mungkin kenal Djuanda karena deklarasi itu, bukan sebagai Menteri Pertama atau salah dua orang, bersama Leimena, yang terus-terusan berada di Kabinet dari sebermula Indonesia lahir hingga kematiannya. Tetapi kenapa Deklarasi Djuanda itu penting bagi konsep ke-Indonesia-an?
Berdasarkan Ordonansi Lautan Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan tahun 1939, dinyatakan bahwa lebar laut teritorial Hindia Belanda, dan Indonesia akhirnyam adalah 3 mil laut. Artinya, lewat angka 3 mil itu, laut di antara pulau-pulau yang belasan ribu jumlahnya menjadi area yang terbuka. Ini menyulitkan kepabeanan dan jelas membahayakan pertahanan negara.
Deklarasi Djuanda, yang dilansir pada 13 Desember 1957 ketika Djuanda memimpin kabinet sebagai Perdana Menteri, menjawab persoalan itu lewat konsepsi archipelago state (negara kepulauan). Inti konsep itu: batas teritorial sebuah negara kepulauan ditarik 12 mil dari garis pantai terluar sebuah negara. Efeknya, laut yang ada di antara pulau-pulau di dalam (misal: Laut Jawa antara Jawa dan Kalimantan) menjadi kedaulatan negara kepulauan tersebut.
Deklarasi Djuanda akhirnya menjadi jawaban tuntas ihwal bagaimana laut yang mengepung belasan ribu pulau Indonesia bukan lagi menjadi batas yang memisahkan satu pulau dengan yang lain. Laut justru menjadi medium yang memperantarai pulau-pulau yang berjauhan itu. Dalam hal perumusan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Deklarasi Djuanda adalah konvensi yang secara konkrit mengejawantahkan kesatuan tumpah-darah yang sudah ditancapkan oleh Sumpah Pemuda 1928 itu.
Djuanda memang bukan seorang ahli hukum laut. Tapi Djuanda-lah, mungkin melebihi Perdana menteri Ali Sastroamidjojo yang pertama kali membentuk tim Interdepartemen Pembaharuan Hukum Laut, pemimpin Indonesia yang pada masanya paham benar betapa laut bisa menjadi problem bagi konsepsi negara kesatuan jika konvensi atau hukum laut yang mengaturnya secara formal menyekat-nyekat hamparan kepulauan nusantara lewat batas 3 mil lautnya itu. Pada masa Djuanda menjadi Perdana Menteri itulah sebuah tim dibentuk untuk merumuskan sebuah hukum laut yang memungkinkan konsep negara kesatuan bagi negeri yang terdiri dari ribuan pulau seperti Indonesia betul-betul terejawantah di atas kertas hukum.
Djuanda. Ya, hukum itu disahkan dengan menyertakan namanya. Deklarasi Djuanda. Dia sendiri lahir di Tasikmalaya, daerah yang kurang lebih berada di tengah antara gunung Ciremai di Utara dan pantai Pangandaran di selatan. Djuanda bukan anak pantai yang sedari kecil bergelut dengan ombak dan asin angin laut. Dia anak desa, anak pedalaman.
Tapi seperti yang sepintas sudah coba ditunjukkan, anak pedalaman inilah yang punya andil besar dalam membangun visi maritim dari negeri kepulauan ini.
Setelah Hatta, Datang Djuanda
.jpg)
Sejak 1 Desember 1956, Hatta tak lagi menjadi wakil presiden. Kepergian Hatta jelas meninggalkan sebuah lubang besar: Siapa yang menjadi sekondan Soekarno dalam membangun Indonesia secara rasional, terencana dan sistematis?
Seperginya Hatta, Seoakarno sadar, ia butuh sekondan yang bisa mengimbangi corak berpolitik dirinya yang political minded. Soekarno menemukannya pada sosok Ir Djuanda Kartawidjaja (1911-1963). Beberapa saat setelah Dekrit Presiden dilansir pada 1959, Djuanda langsung diangkat sebagai Menteri Pertama, jabatan yang selevel dengan posisi Perdana Menteri, hingga akhir hayatnya pada 1963.
Djuanda mengingatkan orang pada peran dan poisi Hatta di pucuk pimpinan nasional di awal-awal terbentuknya Indonesia. “Duet Soekarno-Djuanda di awal-awal Demokrasi Terpimpin,” kata Maladi, mantan Menteri Olahraga dan Penerangan di era itu, “Seolah-olah menggantikan dwitunggal Soekarno-Hatta.”
Selama kurun itulah Djuanda mendampingi Seokarno mengerjakan administrasi negara dan pemerintahan, perencanaan negara, dan pelbagai detail yang tak mungkin bisa digarap Soekarno yang lebih suka menghabiskan energi dan kharis yang dipunyainya untuk “berpolitik-tingkat-tinggi”.
Ketika menyebut duet Soekarno-Djuanda sebagai dwitunggal Seokarno-Hatta jilid II, Maladi mungkin melihatnya dari sisi seperti yang pernah dipakai Herberth Feith untuk melakukan kategorisasi kepemimpinan nasional: Soekarno sebagai tipe solidarity maker yang menggeber energinya untuk meningkatkan tensi nasionalisme kebanggaan nasional sementara Djuanda sebagai tipe administrator yang menggerakkan roda pemerintahan day to day.
Jika kita lihat pengalamannya di pemerintahan, Djuanda memang orang yang berpengalaman dalam hal administratif. Ia adalah pemegang rekor sebagai orang yang paling sering menjadi menteri: 17 kali. Ia menempati pelbagai pos, dari yang “teknis”, “apolitis” hingga “politis”: Menteri Perhubungan, Dirjen Biro Perancang Negara, hingga Menteri Keuangan.
Di luar jabatan-jabatan itu, sangat sedikit yang tahu kalau Djuanda-lah yang membangun sistem nasional transportasi darat, laut, dan udara. Juga hanya segelintir yang paham kalau Djuanda adalah pemrakarsa maskapai penerbangan nasional Garuda, Akademi Penerbangan di Curug dan Akademi Pelayaran di Jakarta. Nihil yang tahu bahwa Djuanda adalah salah satu pelopor perancangan dan perencanaan pembangunan nasional yang detail dan sistematis lewat Rencana Lima Tahun yang juga diistilahkan lain sebagai Rencana Djuanda (1955-1960). Dan pada masa kepemimpinannya pula lahir Deklarasi Djuanda yang termasyhur itu, sebua konsep hukum laut yang mengenalkan prinsip archipelago state (negara kepulauan).
Djuanda sendiri tentu saja bukannya tak punya nila. Oleh semantara orang, misalnya Rosihan Anwar, Djuanda dianggap tak bisa cuci tangan dari kebijakan Soekarno yang membredel koran, menangkapi tokoh-tokoh yang tak sejalan, dan membubarkan partai-partai.
Tetapi di sini pun kita masih bisa mengajukan sebuah catatan: klik kiri (Soebandrio cs.) baru bisa memenjarakan Sjahrir, Soebadio Sastrosatomo, hingga Mochtar Lubis ketika Djuanda sudah mulai sakit-sakitan dan kerap meninggalkan tugas keseharian untuk istirah dan perawatan. Selama Djuanda masih menjadi Menteri Pertama, keinginan untuk memenjarakan lawan-lawan Soekarno itu bisa ia rem.
Dalam hal itu, kata Jenderal AH Nasution, Djuanda tak bisa digantikan. “Pada saat mengantarkan jenazah Djuanda, saya berbicara dengan Leimena yang mengenangkan bagaimana gigihnya Djuanda dan bagaimana penderitaan batin yang ia derita ketika sekuatnya mengupayakan stabilitas, tapi oleh rekan-rekan menteri lain diserang dalam rapat-rapat umum,” kenang Nasution.
Posisi Djuanda sebagai Menteri Pertama memang istimewa. Posisi itu diincar oleh banyak orang, termasuk oleh “klik kiri” yang menginginkan agar Soebandrio bisa menggantikan Djuanda. Soekarno tahu itu. Ketika Djuanda wafat, Soekarno tak pernah lagi mengangkat Menteri Pertama/Perdana Menteri. Jabatan itu ia emban sendiri. Sementara Soebandrio hanya diberi “jatah” Wakil Perdana Menteri saja.
Tetapi arus sejarah memang sedang bergerak kiri. Soekarno tetap tak bisa sepenuhnya membendung pasangnya kekuatan kiri. Wajar jika Roeslan Abdoelgani menyatakan bahwa kematian Djuanda menjadi a turning point of Indonesia, sebuah titik balik yang memungkinkan Soekarno makin alpa pada detail dan memberi peluang lebar bagi “klik kiri” (terutama PKI) untuk bisa leluasa memainkan peran. Semuanya, kita tahu, berujung pada tragika 1965.
Mestikah diherankan jika ada seorang wartawan Amerika, seperti dikutip oleh Taufik Abdullah (2001), bilang: “Nanti orang akan menyadari… betapa besar kerugian Indonesia dengan kematian Djuanda.”
Djuanda selalu tak dianggap. Dilupakan. Tetapi ijuga terang, bangsa dan negara ini tumbuh dan berkembang karena wajah-wajah yang membiarkan diri mereka sekan-akan tak bernama, mereka yang bersedia menghadapi masalah riil dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih; sekelompok orang yang tak bermain dalam wilayah romantisme dan glamor sejarah.
Djuanda adalah pemuka dari para anonim (dalam) sejarah Indonesia.
Kamis, Mei 11, 2006
Stella, Aku Hendak Merebut Kemerdekaanku (4)
Kemerdekaan dan kebebasan memang mempesona, merawankan hati. Di sana terpacak sebuah harapan akan kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi, kita semua tahu, kemerdekaan juga membawa konsekuensi-konsekuensi tak terduga yang mau tidak mau mutlak dihadapi. Konsekuensi itulah yang membikin orang yang telah bebas dan merdeka, terkadang rindu pada situasi di mana ia masih belum bebas, ketika ia belum merdeka. Inilah yang oleh Erich Fromm maksudkan sebagai “lari dari kebebasan”.
Alih-alih pergi sekolah ke Belanda, Kartini lebih memilih untuk menerima tawaran Abendanon untuk mendirikan sekolah tanpa harus menunggu punya ijazah guru. Kartini sama sekali tidak lupa pada semua cita dan impian yang dianyamnya sejak kecil untuk sekolah setinggi-tingginya. Ia memang lebih memilih mendirikan sekolah karena ia tahu, pergi ke Belanda akan mendatangkan konsekuensi-konsekuensi tak terduga yang mungkin tak pernah ia bayangkan.
Maka, membatalkan kepergian ke Belanda adalah blunder. Ia melepaskan begitu saja terbentangnya sebuah masa yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga, yang sebenarnya ia bisa (seperti yang sebelumnya telah dengan baik ia lakukan) bekerja keras untuk memperjuangkan keyakinan dan mimpi-mimpinya. Tinggal di Jepara membuat medan kemungkinan itu menjadi kian sempit.
Puncak dari semua tragik Kartini terjadi saat ia menerima lamaran R.M Djoyoadiningrat. Dua pendirinnya yang paling liat (sekolah setinggi-tingginya dan anti poligami) roboh sudah. Ia terpesona dengan kemungkinan suaminya itu akan mendukung segenap cita dan keyakinannya. Ia leka. Lengah.
Padahal, ia tahu benar, begitu menjadi istri Bupati Rembang, ia harus mengurus rumah tangga dan mendidik enam anak tirinya. Ia memang diperbolehkan mendirikan sekolah. Tapi, sekadar mendirikan sekolah terlampau remeh untuk perempuan sebesar Kartini. Bukankah semasa gadis saja ia sudah mampu mendirikan sekolah?
Menarik jika kita sebut Fatima Mernissi. Pada seorang seorang bibinya, Mernissi kecil pernah bertanya di posisi mana dirinya berada. Seperti terpapar di paragraf terakhir memoir Mernissi, Dream of Trespass: Tales from Girlhood, sang bibi menjawab: “Jika kamu tidak dapat keluar rumah, kamu ada di pihak yang lemah.”
Kartini pada akhirnya memang ada di pihak yang lemah. Ia hanya anasir yang punya kecerdasan, keberanian dan tekad yang besar, di tengah kehidupan dan dunia yang masih terlampau perkasa untuk ditundukkan. Visi yang ditebarnya bergerak amat cepat, meninggalkan dunia tempat ia hidup yang masih bergerak dengan amat lambat. Masalahnya, dunia itu hanya ada satu. Tidak bisa tidak, ia harus hidup di sana, sepahit apa pun itu. Maka, ketika ia menyadari bahwa dirinya sudah tak berjejak lagi di bumi, ia dengan pahit kembali pulang ke dunianya.
Memikirkan kepahitan itu, saya teringat Soe Hok Gie. Di catatan hariannya, Gie menulis: “Aku mungkin bukan lagi seorang idealis, melainkan seorang realis yang pahit.”
Kartini tahu ia tak akan berhasil. Tapi karena layar sudah ia bentangkan, cita sudah ia pancangkan, maka ia pun berusaha semampunya. Kartini dengan demikian menjadi prototipe manusia baru dari sebuah generasi yang terjepit. Sebuah generasi, pinjam kata-kata Sjahrir, “yang apabila diam akan menjadi generasi yang hilang, dan apabila bergerak akan menjadi generasi yang kalah.“
Peran dan kontribusi Kartini tentu tak akan lumer seinci pun kendati tulisan ini menghadirkannya tidak sekemilau dan secemerlang yang biasa kita bayangkan tentangnya. Tulisan ini justru mencoba menghadirkannya sebagai manusia seutuhnya, manusia dengan cita-cita besar yang dipaksa sejarah untuk bertempur dengan berlaksa aral dan kesukaran.
Zaman ini memang layak memberinya hormat, sebuah standing ovation yang tulus untuk sebuah “keyakinan yang dipercayai dan kemudian ia perjuangkan”, sekalipun ia mengerti betapa tak terpermanainya hambatan dan kesukaran yang kelak ia hadapi. Beberapa yang diupayakannya memang menuai hasil bagus, tapi jangan lupa, ia juga akrab dengan rentetan kegagalan dan kepedihan.
Inilah yang membuat saya dengan senang hati menghormati segala jerih-payah yang telah ditorehkannya; sebuah torehan kerja yang membikin Pramoedya Ananta Toer, dalam Panggil Aku Kartini Saja (2003: 14), memberinya predikat sebagai “Pemikir modern Indonesia pertama-tama, yang tanpanya, penyusunan sejarah modern Indonesia tidaklah mungkin.”(Tamat)
Rabu, Mei 10, 2006
Stella Akhu Hendak Merebut Kemerdekaanku (3)
Pada Juni 1903, Kartini akhirnya berhasil mendirikan sekolah gadis di kota kelahirannya. Baru sebulan ia dikerkah kesibukkan sebagai guru, Kartini lagi-lagi dihardik oleh sebuah situasi yang memaksanya merumuskan ulang segala pendirian yang jauh sebelumnya telah ia pancangkan. Situasi kritis itu datang lewat sepucuk surat. Bukan sembarang surat, melainkan surat lamaran pernikahan dari Bupati Rembang, R.M. Adipati Joyoadiningrat. Ajaibnya, Kartini menerima lamaran itu. Kartini resmi melapas masa lajangnya pada 8 November 1903.
Pernikahan ini jauh lebih ajaib daripada pembatalan kepergiannya ke Belanda. Berkali-kali Kartini mengutarakan dalam surat-suratnya (baik kepada keluarga Abendanon, Ovink Soer maupun Stella) tekad bulat untuk tidak menikah. Simak kata-katanya yang sungguh telengas ini: “Kerja yang serendah-rendahnya maulah aku mengerjakannya dengan berbesar hati dan dengan sungguh-sungguh, asalkan aku tiada kawin, dan aku bebas!”
Kebencian Kartini pada institusi pernikahan bukan semata karena perempuan tidak akan bebas lagi begitu ia menikah, tetapi terutama karena faktor poligami. Kartini tahu benar sakit dan perihnya poligami karena ibundanya sendiri adalah korban poligami. Ia yakin, tak ada satu pun perempuan yang mau disakiti dengan poligami. Masalahnya, membenci dan mencerca poligami berarti ia juga harus berhadapan dengan bapaknya, pelaku langsung poligami. Bagaimana bisa Kartini membenci orang yang paling ia kasihi?
Sepanjang membaca surat-surat Kartini mulai Juli hingga Oktober 1903, saya tidak mendapat penjelasan yang memuaskan dari Kartini ihwal kemauannya menerima lamaran itu. Dalam kecamuk pikirannya, lagi-lagi muncul pertimbangan ihwal kesehatan bapaknya yang kain lama memang makin menurun.
Bisa jadi, Kartini terpukau oleh kabar ihwal progresif dan majunya R.M. Djoyoadiningrat itu. Barangkali, untuk meyakinkan dirinya sendiri, Kartini mengajukan (setidaknya) dua syarat. Pertama, Bupati Rembang harus menyetujui cita-cita Kartini. Kedua, Kartini diperbolehkan membuka sekolah dan mengajar seperti yang telah dilakukannya di Jepara. Dua syarat itu seketika dipenuhi R.M. Djoyoadiningrat.
Selain untuk meyakinkan dirinya, syarat yang diajukan Kartini bisa dipahami sebagai perlawanan terbuka Kartini yang terakhir terhadap institusi pernikahan, sekaligus penegasan kepada dunia bahwa di detik-detik terakhir menjelang pendirian kerasnya ihwal poligami hendak roboh, ia masih seorang yang liat dan tak mudah ditundukkan. Inilah saat di mana sisa-sisa “kegalakkan” seorang Kartini masih bisa dilihat secara telanjang. Sebuah perlawanan dan kegalakkan yang tentu saja tak cukup punya makna.
Saya curiga, jangan-jangan saat di mana Kartini menerima lamaran itu adalah titik di mana Kartini, pinjam kata-kata Sosiawan Leak dalam sajak Tragedi, “…hanya merasakan keheningan yang cekam, kesepian yang tajam, saat kilau sebilah pisau mantul risaumu, digenggam sosok berwajah kelabu.”
Sudah sejak dulu ia merasa sendiri. Segala maksud baiknya kerap dilecehkan justru oleh pihak-pihak yang mana pengorbanannya hendak ia labuhkan. Sepintas, Sang Bapak seperti menerima dan menyokong cita-cita dan pendirian Kartini. Tapi tidak sebagai sebuah keseluruhan. Di rumah, yang benar-benar mengerti dirinya hanya dua adiknya, Roekmini dan Kardinah. Sosorokartono, abangnya, terlampau jarang mereka bersua. Itulah sebabnya ia tekun menulis surat pada siapa saja yang mendengarkan dan mendukung keyakinannya. Di pundak Djoyoadiningrat-lah ia berharap bisa berbagi kesendirian, berbagi pendirian, dan saling menyokong cita-cita satu sama lain.
Pelan tapi pasti, gugusan pengalaman hidup yang penuh sedih dan gembira, pertentangan tanpa henti antara cita-cita dan kenyataan, pergolakan untuk berbakti pada orang tua atau bagi kaum dan masyarakatnya, berhasil memaksa Kartini untuk merumuskan ulang dirinya, cita-citanya, pendiriannya, termasuk segala hal ihwal yang sebelumnya ia anggap sebagai momok. Dalam rumusannya yang baru, sesuatu yang dulu dicap sebagai momok coba ia manfaatkan sebagai peluang. Pernikahan poligami yang ia terima adalah contohnya.
Setelah menjadi istri Bupati Rembang, hari-harinya tak ubahnya istri biasa: mengurus suami dan anak (tirinya). Terus begitu. Ia memang mendirikan sekolah, tapi tak seberhasil ketika di Jepara. Kisah hidupnya berakhir di sini. 13 September 1904 ia melahirkan anak yang dinamai Susalit. Empat hari kemudian, pada 17 September 1904, ia menghembuskan nafas terakhir akibat proses melahirkan yang tak mulus.
Seperti yang sudah ia ramalkan sendiri, melepaskan cita-cita memang benar-benar membikinnya “binasa”.
Stella, Aku Hendak Merebut Kemerdekaanku (2)
Kartini punya cita-cita untuk sekolah setinggi-tingginya, dan jika perlu hingga ke tempat yang sejauh-jauhnya. Lewat surat bertanggal 12 Januari 1900 yang ditujukan pada Stella, Kartini menyatakan, ”Pergi ke Eropa! Sampai napasku yang penghabisan akan tetap jadi cita-citaku.”
Untuk merengkuh mimpinya itu, Kartini mutlak beroleh restu dari bapaknya. Kartini bukan tak tahu kecemasan bapaknya. Cinta kepada sang bapak yang makin lanjut usia dan sakit-sakitan berkali-kali menimbulkan keguncangan dalam jiwanya. Kebimbangan yang berlarat-larat itu terpantul dalam kata-kata, “Aku tak bisa merasa tentram, bilamana dalam mengikuti panggilanku mengetahui ayah yang jauh dariku, sedang mendera sakit dan memerlukan perawatan.”
Melalui tafakur yang panjang dan khidmat, Kartini akhirnya tiba pada satu kata bulat. “Cita-cita kami sudah menjadi satu dengan hidup kami. Melepaskan itu, berarti kebinasaan bagi kami,” tulisnya dengan yakin. Melihat keyakinan yang sungguh bulat itu, tak ada yang bisa dilakukan R.M. Sosoroningrat. Dan sepucuk restu yang diharap-harap itu pun turun.
Di pengujung 1902, atas usaha Ir. van Kol, anggota parlemen Belanda, Kartini dan adiknya yang bernama Rukmini mendapat beasiswa untuk meneruskan sekolah ke negeri Belanda. Jalan Kartini tampak kian lempang saja. Tapi tidak dalam kenyataannya.
Petaka itu datang dari orang yang selama ini sudah ia anggap tak ubahnya orang tua sendiri: pasangan Abendanon. Seusai perjumpaan dan pembicaraan dengan pasangan Abendanon pada 24 Januari 1903, Kartini merobohkan impian yang sudah dianyamnya sejak kecil: pembatalan kepergiannya ke negeri Belanda!
Dalam pertemuan itu, Mr. Abendanon dan istrinya menyarankan agar Kartini membatalkan kepergiannya. Alasan yang diajukan pasangan Abendanon diantaranya keadaan ayahnya yang tua dan sakit-sakitan, situasi negeri Belanda yang bisa mendatangkan kesulitan hingga kemungkinan tidak diterima masyarakat karena akan dianggap sebagai noni Belanda.
Sitisoemandari Soeroto, dalam Kartini: Sebuah Biografi (2001: 261), menyebut bahwa yang membuat Kartini membatalkan kepergiannya adalah tawaran Abendanon untuk membantu dirinya mendirikan sekolah tanpa perlu menunggu ijazah. Sebagai pejabat tertingi di Hindia dalam bidang pengajaran, Abendanon juga berjanji akan mengusahakan beasiswa ke Batavia untuk Kartini dan Roekmini.
Inilah drama yang kelak ditangisi dan disesali Kartini. Malamnya, Kartini sama sekali tak mampu pejamkan mata. Penyesalan yang berlarat-larat itu bahkan membikinnya jatuh sakit sepanjang Februari 1903.
Pembaca surat-surat Kartini yang teliti pasti mengenal Kartini sebagai orang yang keras kemauannya, yang sadar betul akan tujuan hidupnya dan yang sukar sekali dibelokkan cita dan kemauannya. Mengapa ia begitu mudah terbujuk? Bukankah ia sendiri yang mengatakan bahwa sampai napas yang penghabisan, pergi ke Eropa akan tetap menjadi cita-citanya? Bukankah ia sendiri yang meramalkan bahwa melepaskan cita-cita itu berarti kebinasaan baginya?
Seperti yang akan kita lihat, melepaskan cita-cita sungguh-sungguh menjadi awal kebinasaannya. Sebuah kebinasaan dalam pengertian denotatif!(bersambung)
Senin, Mei 08, 2006
Stella, Aku Hendak Merebut Kemerdekaanku (1)
Agustus barangkali menjadi titimangsa paling baik untuk merenungkan apa artinya merdeka. Bukan semata karena pada bulan Agustus Indonesia merdeka, melainkan juga karena pada bulan Agustus, tepatnya pada tahun 1900, seorang perempuan (sekali lagi perempuan) telah berbicara ihwal kemerdekaan, dan betapa penting arti kemerdekaan baginya.
Dalam surat bertanggal 23 Agustus 1900, Kartini menulis surat kepada Stella Zeehandelaar: "Tiada berjuang tiada menang; aku akan berjuang, Stella, aku hendak merebut kemerdekaanku. Aku tiada gentar karena keberatan dan kesukaran.… Tetapi ada yang sungguh ku segani. Stella, sudah beberapa kali kuceritakan, aku sayang akan Bapak dengan segenap sukmaku…. Entah akan beranikah aku meneruskan kehendakku, bila akan melukai hatinya."
Tak ada yang lebih meyakinkan dan penuh semangat selain bunyi dua kalimat pertama dari paragraf di atas. Parafrase "Aku hendak merebut kemerdekaanku" dan "Aku tiada gentar karena keberaratan dan kesukaran" seakan menjadi tiang pancang ke mana arah hidup dan perjuangan Kartini kelak hendak dilabuhkan.
Tapi, petikan surat Kartini di atas juga tidak bulat menyatakan tekad dan semangat. Di sana, ada semacam kesadaran ihwal sebuah batas yang tak bisa begitu saja ditenggang. Jika batas itu ditenggang, ia tahu akan kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi permata hidupnya yang paling berharga: Sang Bapak. Karena itulah ia bimbang.
Masalahnya, kebimbangan atau keraguan yang mendera Kartini, tak cuma datang dari kecintaannya pada R.M. Sosroningrat, ayahnya, melainkan juga dari situasi-situasi historis yang kerap (berhasil) memaksanya untuk tidak bersetia dengan segala rencana yang telah dipancangkan sebelumnya.(bersambung)
